Anggota Komisi IV DPR RI Slamet meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi petani singkong dari kerugian yang lebih besar. Hal itu disampaikan saat Slamet melakukan dialog bersama dengan Petani singkong Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/2/2025).
“Petani singkong saat ini semakin terhimpit. Mereka tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak, sementara biaya operasional terus meningkat. Ini belum termasuk kelangkaan pupuk yang semakin menyulitkan produksi dan ancaman hama babi hutan yang kerap merusak tanaman. Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi konkret bagi petani dengan menetapkan harga standar pembelian singkong,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Slamet menduga bahwa salah satu penyebab utama anjloknya harga singkong Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, adalah adanya impor tapioca. Merujuk pada data tahun 2024, tercatat sebanyak 267.062 ton tapioka diimpor ke Indonesia, dengan nilai mencapai USD 144 juta atau sekitar Rp2,2 triliun.
“Kebijakan impor tapioka ini sangat merugikan petani dalam negeri. Ketika stok singkong lokal terbatas, seharusnya harga di tingkat petani meningkat, bukan malah jatuh. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kebijakan yang ada tidak merugikan petani singkong kita,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Diketahui, petani singkong di berbagai daerah tengah menghadapi kondisi sulit akibat anjloknya harga singkong. Salah satu daerah yang mengalami penurunan harga drastis adalah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, di mana harga singkong turun hingga di bawah Rp 900 per kilogram. Hal ini diungkapkan langsung oleh para petani saat berdialog dengan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet.
Menurut para petani, kondisi ini sangat tidak wajar karena biasanya ketika stok singkong di pasaran menipis, harga justru mengalami kenaikan. Namun, kali ini, meskipun stok singkong terbatas, harga justru tetap rendah. Fenomena anomali ini menimbulkan dugaan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi harga di tingkat petani.
“Ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat singkong merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia”
Lebih lanjut, Slamet menuturkan, selain harga yang anjlok, petani singkong di Sukabumi juga menghadapi permasalahan tingginya biaya operasional. Berdasarkan perhitungan petani, biaya operasional untuk menanam singkong mencapai Rp.15 juta per hektare per masa panen.
Dengan harga jual Rp900 per kilogram dan hasil panen sekitar 17,5 ton per hektare, petani hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 15,7 juta per hektare per panen. Artinya, pendapatan petani hampir sama dengan biaya produksi, bahkan masih harus dipotong biaya sewa lahan sebesar 10 persen serta biaya angkutan.
Sebaliknya, jika harga singkong berada di angka Rp1.500 per kilogram, petani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp.26 juta per hektare per panen. Dengan harga tersebut, petani masih memiliki keuntungan yang cukup untuk keberlanjutan usahanya.
Maka dari itu, Slamet menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor tapioka dan memastikan adanya regulasi yang berpihak kepada petani. Selain itu, ia juga mendorong penguatan peran koperasi atau lembaga petani agar petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan harga jual singkong.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus-menerus dirugikan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka semakin banyak petani yang akan meninggalkan usaha budidaya singkong karena tidak lagi menguntungkan. Ini akan berdampak pada ketahanan pangan nasional, mengingat singkong merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia,” tambahnya.
Slamet juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan petani singkong di parlemen. Ia akan mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga singkong dan memberikan kepastian usaha bagi para petani.
“Kita harus bersama-sama mencari solusi agar petani singkong bisa tetap bertahan dan sejahtera,” pungkasnya mengakhiri.
