Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan krusialnya peran DPR RI untuk mengawasi kinerja pemerintah agar efektif, tepat sasaran, sekaligus bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika negara terkini, ia pun menyoroti berbagai permasalahan yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Demikian hal tersebut dirinya sampaikan saat membuka agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). “DPR RI dan pemerintah harus cepat merespons berbagai permasalahan rakyat. Pengawasan terhadap regulasi, kelembagaan, program, dan anggaran harus dijalankan dengan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.
Perlu diketahui, pada masa persidangan ini, DPR RI menggarisbawahi 17 isu strategis yang harus menjadi sorotan utama pemerintah. Beberapa isu yang harus segera ditindaklanjuti ialah pemenuhan nutrisi generasi muda Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penegakan kode etik dan hukum aparat penegak hukum (APH) termasuk pengawasan penggunaan senjata api, dan jaminan kesehatan publik.
Ia mengingatkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan sudah memiliki perangkat lengkap, seperti regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian/lembaga. Walaupun begitu, tegasnya, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada pengawasan yang ketat dan sinergi antara DPR dan pemerintah.
DPR RI meyakini pembangunan tidak hanya soal angka, tetapi juga keberpihakan kepada rakyat. Melalui pengawasan yang ketat dan sinergi yang baik. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan program-program pemerintah serta anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berjalan optimal.
Baginya, setiap usaha yang dilakukan pemerintah tidak hanya harus berdampak positif pada kualitas hidup rakyat, akan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Ia pun menekankan bahwa perubahan yang dicita-citakan harus membawa angin segar bagi rakyat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar dirancang dan dilaksanakan dengan baik, memiliki mitigasi risiko, dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga agar rakyat merasakan manfaat nyata dari APBN,” jelas Puan.
Menutup pernyataan, dirinya menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bukan sekadar formalitas, melainkan panduan utama dalam mencapai keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
“Sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci. Kami tidak hanya mendukung program-program pemerintah yang bertujuan baik, tetapi juga mengawal agar semuanya memenuhi prinsip good governance. Hal ini penting agar rakyat merasa nyaman dan mendapatkan manfaat secara langsung,” tandas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
