Browsing: Soedeson Tandra

DPR RI menyatakan ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004)…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa reformasi penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa pembenahan transparansi kelembagaan…

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebutuhan mendesak…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang…