Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!September 15, 2026
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara BerkalaSeptember 15, 2026
Restorative Justice dan Plea Bargaining Perlu Masuk dalam UU KUHAP yang Baru DPR Agustus 24, 2025 Komisi III DPR RI menilai revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memuat mekanisme penyelesaian perkara yang lebih…