Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!September 15, 2026
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara BerkalaSeptember 15, 2026
Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang Gunakan Debt Collector, Abdullah: Banyak Tindak Pidananya DPR Oktober 10, 2025 Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun…