Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum. “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” pungkas Anggota Komisi IV Rajiv dalam…

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Anggota Komisi IX DPR, Gamal, menekankan pentingnya memperbaiki sejumlah ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha. Ia menyoroti beberapa isu utama seperti pesangon PHK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem outsourcing, jam lembur, dan formula penetapan upah minimum. “RUU Ketenagakerjaan ke depan harus punya formula pesangon yang lebih baik dan pembatasan jelas terhadap jenis pekerjaan PKWT dan outsourcing. Kita perlu koreksi agar…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan praktik perundungan di lingkungan sekolah adalah fenomena yang serius dan tidak dapat ditoleransi, terlebih karena dampaknya bisa sangat ekstrem, termasuk memicu trauma psikologis hingga balas dendam dari korban, sebagaimana yang diduga terjadi dalam insiden di SMAN 72 Jakarta. “Ketika seorang siswa menjadi korban bullying, dampak psikologisnya bisa sangat dalam sehingga mendorong tindakan yang tidak rasional,”katanya melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, Senin (10/11/2025).  Sekolah, lanjut Hetifah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membentuk karakter positif, bukan justru melahirkan trauma bagi peserta didik. Karenanya, guna mencegah praktik perundungan, diperlukan langkah komprehensif dari semua pihak.…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen DPR RI untuk memaknai Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini disampaikan Indra usai memimpin Upacara Hari Pahlawan di halaman Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Senin pagi (10/11/2025). Indra menegaskan bahwa makna kepahlawanan pada masa kini tidak lagi berada pada konteks perjuangan fisik seperti era pra-kemerdekaan, melainkan diwujudkan melalui kerja ikhlas, profesional, dan berdampak bagi masyarakat. “Tentu kita harus memaknai Hari Pahlawan ini dalam konteks yang berbeda ya. Hari ini di masa kemerdekaan ini tentu kepahlawanan itu sangat dibutuhkan…

Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya pelaksanaan program penghapusan utang (hapus tagih) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, dari target 1 juta debitur, baru sekitar 67 ribu yang terealisasi hingga awal November 2025.  “Angka ini baru sekitar enam persen. Ini harus dikejar, karena sudah menjadi program prioritas nasional. DPR akan kawal agar OJK dan perbankan menuntaskannya,” tegasnya kepada koranmerdeka.co usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Menurut paparan OJK, mayoritas pembiayaan UMKM di Jawa Tengah disalurkan…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengapresiasi peningkatan literasi dan edukasi keuangan oleh OJK. Namun, ia menilai perlindungan terhadap konsumen keuangan masih perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini.  “Edukasi keuangan naik, tapi risiko masyarakat juga ikut naik. Harus ada early warning system agar masyarakat tidak tertipu dan kehilangan uangnya,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi  dengan OJK Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Berdasarkan paparan OJK, berbagai program literasi keuangan seperti Laku Pandai, Kredit Melawan Rentenir, dan Kredit Sektor Prioritas telah menjangkau ratusan ribu masyarakat di Jawa Tengah. Hanif mendorong agar OJK mempertimbangkan pembentukan skema kompensasi bagi…

Komisi XI DPR RI mendorong industri keuangan, khususnya perbankan, untuk lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai, sektor perbankan harus meninggalkan pola kerja pasif dan lebih agresif membangun relasi dengan pelaku usaha kecil.  “Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegasnya kepada koranmerdeka.co usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Jawa Tengah dengan nilai Rp23,94 triliun untuk 579…

Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan lancar di seluruh daerah. Hal tersebut disampaikan Dewi kepada Parlementaria usai pertemuan kunjungan kerja spesifik DPR RI beserta tim dengan dengan jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025). “Kami dari Komisi XII DPR RI meminta Direksi (Pertamina) Patra Niaga memastikan bahwa pasokan dan persediaan BBM menjelang Nataru berjalan dengan lancar. Jangan sampai terjadi kelangkaan, karena di beberapa daerah sudah terdengar adanya kelangkaan BBM, baik Pertalite maupun…

Komisi XI DPR RI menilai literasi keuangan menjadi salah satu kunci utama untuk melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman online ilegal dan praktik rentenir. Anggota Komisi XI Didik Haryadi mengatakan, rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat gagal memanfaatkan fasilitas pembiayaan legal.  “Banyak masyarakat tidak tahu ada program kemudahan kredit UMKM. Akibatnya mereka terjerat pinjaman ilegal berbunga tinggi,” ujarnya kepada koranmerdeka.co di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan tingkat literasi keuangan di Jawa Tengah baru mencapai 52 persen, masih di bawah target nasional. Karena itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menambahkan, OJK perlu memperluas jangkauan edukasi hingga tingkat…

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) jangan hanya berfokus pada penyelamatan proyek semata, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat sistem perkeretaapian nasional secara keseluruhan. Menurutnya, langkah Pemerintah mencari solusi terhadap beban keuangan KCIC harus disertai dengan pendekatan yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi BUMN yang terlibat di dalamnya. Dalam kunjungan spesifik Komisi VI DPR RI ke kantor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Rieke menyampaikan bahwa pihaknya mendukung upaya Pemerintah mencari jalan keluar atas persoalan utang proyek Whoosh. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan publik yang bersifat kontraproduktif, seperti narasi “proyek…