Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti sejumlah aspek penting yang memengaruhi daya saing industri makanan dan minuman (mamin), mulai dari ketersediaan energi hingga kemudahan perizinan dan sertifikasi produk. Hal tersebut disampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PT Garuda Food Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir delapan mitra kementerian/lembaga Komisi VII DPR RI, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Badan Standardisasi Nasional, LKBN Antara, serta LPP TVRI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai, keberadaan industri di kawasan industri seperti Driyorejo seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam hal dukungan energi.
“Ini yang saya tanyakan, yang saya lihat di industri makanan dan minuman ini adalah gas. Gas ini paling utama. Apakah sudah mendapatkan insentif HGBT Harga Gas Bumi Tertentu? Sudah ya, sudah ada mendapatkan. Alhamdulillah,” ujar Bambang Haryo.
Selain gas, ia juga menyoroti kebutuhan dukungan harga listrik bagi industri di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Menurutnya, pemerintah melalui PLN maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mempertimbangkan skema harga khusus guna menjaga keberlangsungan industri.
“Untuk masalah listrik, harusnya ini bisa diminta kepada, dalam kondisi yang seperti ini, kepada PLN atau Kementerian ESDM, untuk bisa mendapatkan satu spesial harga pada saat kondisi ekonomi yang seperti ini. Karena industri ini betul-betul dalam kondisi yang emergency dengan adanya situasi yang tidak menentu,” jelasnya.
Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya penyederhanaan perizinan dan sertifikasi, termasuk yang berkaitan dengan standar produk dari Badan Standardisasi Nasional. Menurutnya, proses yang berbelit dapat memicu ekonomi biaya tinggi dan berpotensi menghambat daya saing industri.
Selain itu, ia menilai faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri. Ia menyoroti persoalan upah minimum yang dinilai kerap berubah signifikan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“UMK Surabaya 5,3 juta. Jadi ini yang tidak menentu, inilah yang mengakibatkan tentu daya saing industri ini menjadi berkurang untuk industri kita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang Haryo juga menyinggung pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional agar mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Produktivitas sumber daya manusia kita dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara itu bisa 1 banding 3. Padahal gajinya hampir sama, cuma produktivitasnya di negara lain lebih tinggi. Nah ini yang perlu perhatian,” tambahnya
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan bahan baku, seperti kacang tanah yang banyak diproduksi di sejumlah daerah di Jawa Timur, antara lain Tuban dan Bangkalan. Menurutnya, pemerintah perlu menjembatani keseimbangan antara pasokan bahan baku dari petani dengan kebutuhan industri makanan dan minuman.
Di akhir pernyataannya, Bambang Haryo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus mendukung pengembangan industri nasional, termasuk industri makanan dan minuman seperti Garuda Food, agar semakin kompetitif di tengah tantangan ekonomi global.
“Semoga pemerintah pusat maupun daerah, provinsi maupun daerah bisa mendukung perkembangan daripada industri Garuda Food ini,” pungkasnya.
