Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah dalam mengatasi dampak akibat kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi beberapa waktu lalu, serta memperkuat upaya swasembada susu nasional.
Johan mengatakan, penanganan dampak akibat kasus PMK bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu panjang. Karena itu, pemerintah diminta untuk lebih konsisten dalam menjaga keberlangsungan stok nasional, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan susu.
“Soal dampak akibat PMK ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau sudah terjangkit di satu daerah, butuh waktu yang panjang. Pemerintah harus konsen agar kemampuan kita dari stok nasional tetap terjaga,” ujar Johan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan moral dan teknis bagi para peternak yang terdampak kasus PMK agar mereka tidak kehilangan semangat. Menurutnya, pendampingan dan motivasi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar petani dan peternak tetap mau memelihara sapi.
“Kalau petani (dan peternak) menyerah, maka kita akan terus-terusan impor (daging spi),” tegasnya.
Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa kebutuhan susu nasional saat ini baru dapat dipenuhi sekitar 20 hingga 25 persen dari produksi dalam negeri. Sisanya, sekitar 75 hingga 80 persen, masih dipenuhi melalui impor. Karena itu, ia menilai program pemerintah untuk mendatangkan indukan sapi perah perlu mendapat dukungan.
“Swasembada susu masih jauh. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan mendatangkan indukan sapi perah harus kita dukung, karena kebutuhan nasional belum bisa kita penuhi,” katanya.
Namun, Johan memberi catatan penting agar program tersebut memiliki target yang jelas, termasuk penyiapan tenaga terampil dan ahli di bidang sapi perah, serta adanya transfer teknologi dari negara mitra impor.
Dalam kesempatan yang sama, Johan juga memberikan apresiasi terhadap UD Pramono di Boyolali yang telah berkontribusi pada penyediaan produk susu lokal. Menurutnya, inovasi kemasan berbentuk bantal yang dikembangkan UD Pramono merupakan langkah positif untuk memperluas distribusi produk susu nasional.
“UD Pramono ini adalah salah satu bentuk kontribusi anak bangsa terhadap program kita. Namun, harus didampingi ahli gizi dan tenaga kesehatan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan sterilisasi,” jelasnya.
Johan menekankan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal seperti UD Pramono bukan hanya sebatas serapan aspirasi, tetapi juga harus dibarengi dengan pengawasan kualitas dan keamanan produk.
“Dukungan kita harus disertai pendampingan agar produk susu yang dihasilkan tidak rusak dan benar-benar bermanfaat untuk menambah asupan protein hewani anak-anak kita,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.
